Masjid Beijing Lambang Penyatu Umat di Kelantan

Hidayatullah.com—Di Kota Surabaya, Jawa Timur, tepatnya  di belakang Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Surabaya ada Masjid Muhammad Cheng Hoo yang berkonsepkan  seni  arsitektur China, maka di Malaysia juga terbangun sebuah masjid yang serupa, yaitu Masjid Beijing atau dikenal dengan masjid China.
Terletak  di Rantau Panjang, Negeri  Bagian Kelantan, Malaysia. Kurang lebih dua kilometer dari perbatasan Malaysia-Thailand. Pintu masuk sebelah timur ke Malaysia dari negara tetangganya Thailand.

Masjid Beijing tampak bagaikan  istana maharaja China di zaman silam. Saat saya mengunjunginya baru-baru ini, saya tidak percaya bahwa bangunan unik itu adalah sebuah masjid. Kalau tidak ada menara adzan yang berdiri  disampingnya,  orang akan keliru dan menganggapnya sebuah pagoda. Ada kemiripan dengan sebuah tokong atau pagoda. Keindahan dan keunikan bangunannya sebagai sesuatu unik  dalam sejarah Islam dan arsitektur Islam di Kelantan, Malaysia.

Terletak di tepi Lebuhraya Pasir Mas-Rantau Panjang, masjid yang berjuluk ‘Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra’ ini dibangun atas ide Menteri Besar (Gubernur) Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz  Nik Mat sepuluh tahun dulu. Tok Guru, demikian panggilan Nik Abdul Azis Nik Mat, mengusulkan gagasan ini karena melihat belum ada satu pun masjid di Malaysia yang berkonsepkan dan berarsitektur  China. Padahal komunitas Muslim China Malaysia jumlahnya ratusan ribu. Mereka juga memerlukan sebuah masjid yang bercirikan arsitektur mereka sendiri.

Bagi Tok Guru,  bangsa China lebih dahulu memeluk Islam di Nusantara. Karena itu, wajar jika pemerintah negeri Kelantan membangun sebuah masjid khusus seperti itu sebagai lambang penyatuan umat.

Tak Bedakan Suku
Masjid Beijing dibangun di atas tanah seluas 3.7 haktar. Arsitek dan pekerja ahli  didatangkan langsung dari China. Sementara ukiran dan hiasan dalam masjid merupakan hasil tangan juru ukir dari Uzbekistan. Diawali tahun 1996, masjid ini baru selesai pada  akhir tahun 2009. Namun sejak 2007  sudah digunakan untuk shalat tarawih dengan seorang imam yang didatangkan dari Republik Rakyat China. Hal ini sekaligus untuk menepati kehendak  Tok Guru yang menginginkan seorang imam dari bangsa China untuk sholat jamaah di negeri Kelantan.

Pembangunan masjid ini menelan biaya tak main-main, sekitar RM8.8 juta (setara dengan Rp 24 m). Penuh pernik-pernik dan hiasan warna hijau, masji unik ini mampu memuat sekitar seribu jamaah.  Di sampingnya berdiri tegak sebuah menara yang dipuncaknya dihiasi lilitan serban atau kopiah sebagai simbol golongan ulama.

Yang tak kalah menarik adalah tiang menara yang diukir dengan nama 25 rasul untuk mengingatkan kita bahwa nama-nama Rasul Allah  itu penting.
Selanjutnya,  selain ruang sholat utama di lantai dua, terdapat juga kamar  imam, ruang VIP dan ruang audio visual. Di lantai bawah terdapat ruang serbaguna, perpustakaan, ruang rapat, kantor,  klinik,  tempat mengaji anak-anak (TPA), kelas fardhu ‘ain (ruang kuliah/mengaji), ruang pengurusan jenazah dan WC/toilet.
Tak sedikit orang mengecam dan mengkritik kerasa pada awal proses pembangunan masjid ini. Sebagian bahkan mengatakan, penggunaan arsitekstur China –apalagi mirip sebuah pagoda– hanya akan menghilangkan ciri Melayu.
Namun bagi Tok Guru punya alasan lain. Menurutnya, Islam tak pernah membeda-bedakan warna kulit dan suku bangsa.
“Dalam Islam bangsa tidak penting, yang terbaik di sisi Allah SWT adalah mereka yang bertakwa,” ujarnya.
Meski Masjid Beijing sudah bisa digunakan,  namun pembukaannya secara resmi belum dilakukan. Pemerintah Kelantan merencanakan, selain Masjid Beijing yang sudah dibangun, juga akan menwujudkan sebuah pusat perdagangan yang dikenal sebagai Cheng Ho City yang akan dimulai 2011 ini.

Tak hanya itu, pemerintah Kelantan juga akan mempromosikan perdagangan makanan halal China.

“Kita juga akan adakan World Halal Trade Centre untuk memudahkan produk-produk halal dipasarkan di pasar berkenaan selain dilengkapi dengan  Uighur Street,” ujar Menteri Kabinet Negara Malaysia, Haji Husam Musa. */N.Aminah-Ross

sumber : http://koranmuslim.com/2011/masjid-beijing-lambang-penyatu-umat-di-kelantan/
gambar http://www.bicaradariaku.com/2011/03/masjid-beijing-di-rantau-panjang.html

Read more »

Konferensi Internasional : “Harmonizing Islam and Western Civilizations Towards a New Era“

 

Islamedia - Paska peristiwa pengebomam WTC 11/9 terjadi perubahan sudut pandang yang drastis masyarakat dunia dalam melihat Islam dan Muslim yang diasosiasikan dengan radicalism, fundamentalism dan intolerance. Isu tersebut menimbulkan kecemasan di masyarakat barat yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk meraih simpati dari masyarakat dalam menaikkan popularitas dengan melabelkan isu pada Islam dan umat Islam dengan Eurabianization, Islamification atau Balkanization yang menggiring opini masyarakat bahwa Islam bersifat merusak. Hal ini perlu diluruskan dengan pembuktian bahwa Islam dan muslim tidak seperti yang dilabelkan tersebut dan terbuka dengan suatu nilai yang baik meskipun berasal dari nilai barat yang tentunya harus disesuaikan dengan nilai yang ada dalam Islam. 

Pertumbuhan jumlah umat Islam di Eropa yang pesat termasuk jumlah warga negara Indonesia yang bekerja dan belajar secara tidak langsung terimbas dengan bayang - bayang "label' tersebut, karenanya perlu segera diadakan langkah nyata untuk mengubah cara pandang tersebut dalam rangka menciptakan suasana yang saling memahami, saling toleransi sehingga terwujud kehidupan yang harmonis antara masyarakat barat dan muslim khususnya di Eropa.  

 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu bagian dari umat Islam ikut merasa bertanggungjawab akan terwujudnya kondisi tersebut. Karenanya, Pusat Informasi dan Pelayanan PKS (PIP PKS) Belanda bekerjasama dengan Badan Hubungan Luar Negeri (BHLN) DPP PKS akan menyelenggarakan seminar Internasional dengan topic “Harmonizing Islam and Western Civilizations Towards a New Era“ yang akan dilaksanakan di Holiday Inn Hotel, Leiden pada tanggal 20 Oktober 2011 (http://conference.pk-sejahtera.nl/).  Dalam seminar tersebut akan dipaparkan tentang nilai - nilai kebaikan yang ada didalam masyarakat Eropa dan nilai – nilai luhur masyarakat Islam yang  mana nilai tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya diharapkan akan terwujud era baru masyarakat yang harmoni didasari  saling memahami, toleransi dan kesetaraan sehingga akan saling menguatkan serta akhirnya dapat mengurangi potensi – potensi kekerasan dikedua pihak.  

Seminar ini  rencananya akan di buka oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq MA dilanjutkan dengan paparan ilmiah dari Dr. Hidayat Nur Wahid, M. Anis Matta dan H.E. Arif Havas Oegroseno (Ambassador to the Kingdom of Belgium, the Grand-Duchy of Luxembourg and the European Union) sebagai pembicara dari Indonesia.  Hadir pula dalam acara ini tokoh dari Eropa yaitu George Galloway (Vice President of the Stop the War Coalition, UK) dan Sheikh Ahmad Amir Ali (President of European Academy for Islamic Studies), Ms. Laureen Booth, mualaf yang juga adik ipar mantan PM Inggris, Tony Blair. Selain seminar, untuk membekali pengurus PIP PKS dalam berinteraksi dengan dunia internasional, akan diselenggarakan pelatihan diplomasi internasional yang akan diikut oleh pengurus PIP PKS Belanda, perwakilan PIP PKS UK dan Jerman.  Pelatihan ini bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KBRI Den Haag. 

Ketua PIP PKS Belanda yang sekaligus ketua penyelenggara seminar Deden Setia Permana ketika dhubungi Islamedia menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan mencari titik temu budaya dan cara pandang antara masyarakat barat (Eropa) dan timur (Islam) khususnya Indonesia .  Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan budaya dan cara pandang inilah yang menjadikan masing - masing tidak bisa memahami satu dengan yang lain yang akhirnya menjadi pemicu ketidak harmonisan dari kedua kelompok masyarakat ini. Deden menjelaskan "melalui sarana ini kami akan meretas kebekuan antara barat dan timur dengan dialog". Selanjutnya dia berkata, "saling mengerti dan memahami sudut pandang berpikir masing - masing adalah kunci untuk mewujudkan hubungan yang mutualisme antara dunia barat dan timur", tandas dia. [delfino]

Read more »

Apa makna reshuffle bagi PKS?

Oleh: Cahyadi Takariawan

Reshuffle ? Begitu pentingkah kita bicarakan ? Mungkin karena terlalu banyak membaca media, kita menjadi merasa penting berbicara soal reshuffle. Semua media tengah ramai membicarakannya. Semua media berspekulasi tentang segala sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Agar tidak terseret ke dalam kisaran pembicaraan yang bersifat spekulatif, kita awali dulu dengan landasan yang menyebabkan PKS melakukan koalisi.

Sebagaimana diketahui, koalisi PKS dengan Pemerintahan SBY dimulai sejak proses pemilihan calon Presiden tahun 2004. Setelah berhasil menang menjadi Presiden RI, koalisi ini dikukuhkan dengan Kontrak Koalisi yang berisi ikatan nilai dan ikatan kerja untuk Indonesia.

Pada proses pemilihan calon Presiden tahun 2009, kembali PKS mendukung SBY. Ketika SBY berhasil memenangkan pemilihan calon Presiden untuk periode kedua, PKS mengukuhkan koalisi dengan Kontrak Koalisi yang isinya sangat detail. Sebuah Kontrak Koalisi untuk membangun Indonesia berdasarkan suatu platform yang disepakati bersama dengan SBY.

Dalam perjalanan dua kali membuat Kontrak Koalisi dengan SBY, tentu saja banyak dinamika di sepanjang perjalanannya. Beberapa kali PKS dikecewakan oleh sikap SBY yang membuat kebijakan tidak populis, dan tidak mengajak pimpinan PKS untuk berbicara. Seperti saat mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, dan saat menentukan calon wakil Presiden yang akan mendampinginya pada periode kedua pemerintahan sekarang ini. Sama sekali tidak mengajak berbicara PKS sebagai mitra koalisi, yang berkali-kali disebut sendiri oleh SBY sebagai “back bone”.

Belum lagi beberapa poin Kontrak Koalisi yang tidak bisa dilaksanakan dan tidak dipenuhi oleh SBY, seperti adanya tiga lapis komunikasi dalam koalisi. Ternyata komunikasi yang terjadi, tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dampak dari komunikasi yang tidak berjalan sesuai harapan ini, muncullah berbagai ketidakserasian dalam perjalanan yang akhirnya menimbulkan banyak sorotan publik.

Di antara bentuk komunikasi yang disepakati dalam Kontrak Koalisi itu adalah adanya pertemuan rutin antara pimpinan Parpol pendukung koalisi dengan SBY. Dalam forum inilah semestinya dibahas berbagai hal strategis dan hal-hal sensitif dalam mengelola pemerintahan. Dengan demikian akan selalu terjamin adanya satu kata dalam memahami arah kebijakan, antara SBY dengan semua pimpinan Parpol peserta koalisi. Tidak akan terjadi salah paham dan perbedaan dalam membaca arah kebijakan SBY.

Sayang pertemuan rutin antar pimpinan Parpol yang dikoordinasikan oleh SBY ini tidak berjalan sesuai harapan. Tidak ada koordinasi dan diskusi yang dilakukan oleh SBY dengan para pimpinan Parpol. Dampaknya, ketidakharmonisan segera tampak di permukaan, misalnya saat SBY memberikan pernyataan tentang reshuffle menteri dan ditanggapi secara terbuka oleh Sekjen PKS, Anis Matta.

Hak Prerogatif Presiden

Reshuffle Menteri adalah hak prerogatif Presiden. Ungkapan ini semestinya tidak perlu diulang-ulang, karena memang sudah tertuang dalam peraturan perundangan. Namun dalam rangka menjaga keutuhan dan kekompakan koalisi, semestinyalah hak prerogatif tersebut ditempatkan sebagai sentuhan akhir, setelah meminta masukan dan mendengar pendapat mitra koalisi.

Reshuffle bisa saja dilakukan secara berkala atau bahkan rutin, jika memang ada alasan logis yang harus diselesaikan dengan cara reshuffle. Namun pertanyaannya, benarkan reshuffle menjadi solusi ? Apakah sebenarnya akar persoalan ketidakefektifan kabinet ? Apakah faktor personal para menteri yang under-capacity, atau karena faktor manajemen pengelolaan kabinet alias mismanajemen, atau justru karena tidak jelasnya direction terhadap para menteri yang ada di kabinet ?

Jika akar persoalan terletak pada faktor personal menteri yang under-capacity, maka mengganti menteri dengan personal yang memiliki kapasitas memadai tentu menjadi solusi. Namun kalau problemnya justru terletak pada tidak adanya direction yang jelas, serta kelemahan dalam manajemen kabinet, maka para menteri diganti seribu kali juga tidak akan membawa perubahan yang berarti. Yang diperlukan adalah penguatan manajemen kabinet, penguatan koordinasi, konsolidasi dan sinergitas antar kementrian; bukan pergantian menteri.

Apalagi kalau pergantian menteri dilakukan hanya karena Presiden merasa sakit hati terhadap pernyataan seorang pimpinan partai politik pendukung koalisi. Ini alasan yang amat sentimentil dan emosional. Tentu saja semakin jauh dari harapan perbaikan. Menjadi Presiden harus siap dengan berbagai kritik dan masukan dari berbagai kalangan, karena itulah yang akan semakin memperkaya khasanah dalam pengelolaan pemerintahan.

Namun sekali lagi, reshuffle adalah hak proregatif Presiden. Sepertinya inilah satu-satunya alasan mengapa ada reshuffle saat ini.

Siap Bekerja Dimanapun Berada

Bagi PKS, mendapatkan empat posisi kementrian bukanlah anugerah yang istimewa. Itu peristiwa yang wajar saja dalam dunia perpolitikan. Anugerah yang istimewa bagi PKS adalah ketika mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kebaikan negeri. Posisi kementrian itu didapatkan tidak semata-mata karena porsi kerja yang dilakukan dalam pemenangan SBY saat proses pemilihan calon Presiden tahun 2009, namun juga karena kapasitas kader PKS yang diusung menjadi menteri sesuai dengan standar kelayakan sebagai pejabat publik.

Artinya, bagi PKS mendapatkan posisi di legislatif dan eksekutif dimaknai sebagai lahan untuk bekerja dan berkarya bagi Indonesia. Posisi dalam jabatan publik itu sesuatu yang bisa datang dan pergi. Satu periode tertentu bisa mendapatkan posisi tertentu di kabinet dan parlemen, pada periode lainnya posisi itu bisa saja berubah. Bisa bertambah bisa berkurang, tergantung kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PKS dan para kadernya yang menduduki posisi jabatan publik.

Isu paling santer saat ini, salah seorang menteri dari PKS akan terkena reshuffle. Uniknya, alasan yang melatarbelakangi reshuffle ini sangat tidak transparan. Karena hak prerogatif, maka alasannya pun menjadi bagian dari hak tersebut. Namun seluruh kader PKS yang duduk di kabinet telah memiliki kesiapan sepenuhnya untuk mendapatkan arahan dari pimpinan partai, apakah akan tetap berkarya melalui kabinet atau berkarya di luar kabinet. Soal reshuffle tidak menjadi isu yang meresahkan para menteri dari PKS.

Seluruh menteri dari PKS telah bekerja dengan serius dan sangat bersungguh-sungguh di kementrian masing-masing. Berbagai prestasi pun didapatkan, dan menjadi kontribusi yang berarti bagi negeri ini. Namun bukan berarti mereka tidak siap meninggalkan posisi kementrian tersebut. Jika memang dirinya yang terkena reshuffle, dengan legowo akan ditinggalkannya posisi kementrian, dalam rangka berkarya di bidang yang lain.

Demikian pula sikap para pimpinan dan kader PKS. Semua menyatakan kesiapan untuk bekerja dan berkarya untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dimanapun berada. Apakah di dalam kabinet atau di luar kabinet, apakah di dalam parlemen atau di luar parlemen, hal itu tidak menjadi persoalan utama. Seluruh pimpinan dan kader PKS akan terus bekerja demi kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun yang menjadi komitmen PKS adalah, saat ini masih terikat kontrak koalisi dengan SBY hingga tahun 2014. Kontrak ini tidak akan dikhianati, atau dibatalkan secara sepihak oleh PKS. Jika SBY mengingkari poin-poin kontrak tersebut, itu adalah “hak prerogatif”nya, yang tentu akan selalu diingatkan oleh PKS. Sudah menjadi kewajiban bagi PKS sebagai mitra koalisi untuk mengingatkan SBY agar selalu berada dalam koridor kontrak.

Intinya Adalah Kontribusi Terbaik untuk Negeri

Bagi PKS, persoalannya adalah bagaimana masa depan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Soal reshuffle itu hanyalah kembang-kembang dalam perjalanan mengelola pemerintahan dalam format koalisi. Itu bukan persoalan hakiki. Yang menjadi persoalan hakiki adalah, apabila PKS sudah tidak mampu memberikan kontribusi kebaikan bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Jadi, silakan saja jika ada menteri dari PKS yang diganti. Itu bukan persoalan yang ditakuti. PKS akan selalu berkontribusi bagi kebaikan negeri ini, dengan berbagai format yang memungkinkan. Ada sangat banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberikan karya nyata bagi negeri, walau tidak menjadi menteri. Kehadiran PKS di Indonesia tidak ada tujuan lain, kecuali berkontribusi memperbaiki kondisi masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Maka, di dalam kabinet ataupun di luar, misi itu akan selalu dilaksanakan.

Apalagi yang membanggakan bagi semua kader PKS, kecuali kontribusi terbaik untuk membangun negeri ini?


*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Indonesia

Read more »

Kisah qurban “Yu Timah”

Ini kisah tentang Yu Timah. Siapakah dia? Yu Timah adalah tetangga kami. Dia salah seorang penerima program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang kini sudah berakhir. Empat kali menerima SLT selama satu tahun jumlah uang yang diterima Yu Timah dari pemerintah sebesar Rp 1,2 juta.

Yu Timah adalah penerima SLT yang sebenarnya. Maka rumahnya berlantai tanah, berdinding anyaman bambu, tak punya sumur sendiri. Bahkan status tanah yang di tempati gubuk Yu Timah adalah bukan milik sendiri.

Usia Yu Timah sekitar lima puluhan, berbadan kurus dan tidak menikah. Barangkali karena kondisi tubuhnya yang kurus, sangat miskin, ditambah yatim sejak kecil, maka Yu Timah tidak menarik lelaki manapun. Jadilah Yu Timah perawan tua hingga kini. Dia sebatang kara.

Dulu setelah remaja Yu Timah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Namun, seiring usianya yang terus meningkat, tenaga Yu Timah tidak laku di pasaran pembantu rumah tangga. Dia kembali ke kampung kami. Para tetangga bergotong royong membuatkan gubuk buat Yu Timah bersama emaknya yang sudah sangat renta. Gubuk itu didirikan di atas tanah tetangga yang bersedia menampung anak dan emak yang sangat miskin itu.

Meski hidupnya sangat miskin, Yu Timah ingin mandiri. Maka ia berjualan nasi bungkus. Pembeli tetapnya adalah para santri yang sedang mondok di pesantren kampung kami. Tentu hasilnya tak seberapa.

Tapi Yu Timah bertahan. Dan nyatanya dia bisa hidup bertahun-tahun bersama emaknya.
Setelah emaknya meninggal Yu Timah mengasuh seorang kemenakan. Dia biayai anak itu hingga tamat SD. Tapi ini zaman apa. Anak itu harus cari makan. Maka dia tersedot arus perdagangan pembantu rumah tangga dan lagi-lagi terdampar di Jakarta . Sudah empat tahun terakhir ini Yu Timah kembali hidup sebatang kara dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berjualan nasi bungkus. Untung di kampung kami ada pesantren kecil. Para santrinya adalah anak-anak petani yang biasa makan nasi seperti yang dijual Yu Timah.

Kemarin Yu Timah datang ke rumah saya. Saya sudah mengira pasti dia mau bicara soal tabungan. Inilah hebatnya. Semiskin itu Yu Timah masih bisa menabung di bank perkreditan rakyat syariah di mana saya ikut jadi pengurus.

Tapi Yu Timah tidak pernah mau datang ke kantor. Katanya, malu sebab dia orang miskin dan buta huruf. Dia menabung Rp 5.000 atau Rp 10 ribu setiap bulan. Namun setelah menjadi penerima SLT Yu Timah bisa setor tabungan hingga Rp 250 ribu. Dan sejak itu saya melihat Yu Timah memakai cincin emas. Yah, emas. Untuk orang seperti Yu Timah, setitik emas di jari adalah persoalan mengangkat harga diri. Saldo terakhir Yu Timah adalah Rp 650 ribu.

Yu Timah biasa duduk menjauh bila berhadapan dengan saya. Malah maunya bersimpuh di lantai, namun selalu saya cegah.
“Pak, saya mau mengambil tabungan,” kata Yu Timah dengan suaranya yang kecil.
“O, tentu bisa. Tapi ini hari Sabtu dan sudah sore. Bank kita sudah tutup. Bagaimana bila Senin?”
“Senin juga tidak apa-apa. Saya tidak tergesa.”
“Mau ambil berapa?” tanya saya.
“Enam ratus ribu, Pak.”
“Kok banyak sekali. Untuk apa, Yu?”
Yu Timah tidak segera menjawab. Menunduk, sambil tersenyum malu-malu.
“Saya mau beli kambing kurban, Pak. Kalau enam ratus ribu saya tambahi dengan uang saya yang di tangan, cukup untuk beli satu kambing.”

Saya tahu Yu Timah amat menunggu tanggapan saya. Bahkan dia mengulangi kata-katanya karena saya masih diam. Karena lama tidak memberikan tanggapan, mungkin Yu Timah mengira saya tidak akan memberikan uang tabungannya. Padahal saya lama terdiam karena sangat terkesan oleh keinginan Yu Timah membeli kambing kurban.

“Iya, Yu. Senin besok uang Yu Timah akan diberikan sebesar enam ratus ribu. Tapi Yu, sebenarnya kamu tidak wajib berkurban. Yu Timah bahkan wajib menerima kurban dari saudara-saudara kita yang lebih berada. Jadi, apakah niat Yu Timah benar-benar sudah bulat hendak membeli kambing kurban?”
“Iya Pak. Saya sudah bulat. Saya benar-benar ingin berkurban. Selama Ini memang saya hanya jadi penerima. Namun sekarang saya ingin jadi pemberi daging kurban.”
“Baik, Yu. Besok uang kamu akan saya ambilkan di bank kita.”
Wajah Yu Timah benderang. Senyumnya ceria. Matanya berbinar. Lalu minta diri, dan dengan langkah-langkah panjang Yu Timah pulang.
Setelah Yu Timah pergi, saya termangu sendiri.

“Kapankah Yu Timah mendengar, mengerti, menghayati, lalu menginternalisasi ajaran kurban yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Mengapa orang yang sangat awam itu bisa punya keikhlasan demikian tinggi sehingga rela mengurbankan hampir seluruh hartanya?” Pertanyaan ini muncul karena umumnya ibadah haji yang biayanya mahal
itu tidak mengubah watak orangnya. Mungkin saya juga begitu.

Ah, Yu Timah, saya jadi malu. Kamu yang belum naik haji, atau tidak akan pernah naik haji, namun kamu sudah jadi orang yang suka berkurban. Kamu sangat miskin, tapi uangmu tidak kaubelikan makanan, televisi, atau pakaian yang bagus. Uangmu malah kamu belikan kambing kurban. Ya, Yu Timah. Meski saya dilarang dokter makan daging kambing, tapi kali ini akan saya langgar. Saya ingin menikmati daging kambingmu yang sepertinya sudah berbau surga. Mudah-mudahan kamu mabrur sebelum kamu naik haji.

Sumber : RESONANSI – Republika Desember 2006, Ahmad Tohari

Read more »

Tak perlu laporan polis bagi sijil, lesen, pasport hilang

Orang ramai tidak perlu lagi membuat laporan polis bagi sebarang penggantian berhubung kehilangan dan kerosakan sijil kelahiran, pasport Malaysia, sijil perkahwinan, sijil akademik, perakuan pendaftaran kenderaan dan lesen memandu serta geran tanah.

Perkara itu terkandung dalam Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2011 yang dikeluarkan Jabatan Perdana Menteri pada 29 Sept lalu.

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Sidek Hassan berkata kerajaan membuat keputusan berhubung pemansuhan keperluan mengemukakan laporan polis itu pada mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pengaduan Awam (JKTPA) Bilangan 2, 2011 pada 6 April lalu kerana ia sebenarnya merupakan amalan pentadbiran yang tidak diperuntukkan di bawah mana-mana undang-undang.

Beliau berkata pada 2010, sejumlah 2.8 juta laporan polis diterima, dengan 1.1 juta atau 40 peratus daripada jumlah itu termasuk dalam kategori 'Rujuk Lain-Lain Agensi'.

"Ini menunjukkan sebahagian besar laporan polis yang dibuat tidak memerlukan tindakan Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Perkara ini bukan sahaja menyusahkan orang awam, malah tidak melambangkan imej perkhidmatan awam yang cekap dan mesra pelanggan.

"Di pihak PDRM pula, amalan ini turut menyebabkan tambahan beban kerja dalam mengendalikan urusan pelaporan polis.

"Keperluan ini juga mengakibatkan peningkatan kos operasi PDRM di samping tidak memberi nilai tambah dalam penyampaian perkhidmatan PDRM," katanya.

Berikutan pemansuhan itu, Mohd Sidek meminta semua agensi kerajaan mengenal pasti urusan yang memerlukan orang awam mengemukakan laporan polis kepada agensi kerajaan terbabit mengikut keperluan yang diperuntukkan dalam undang-undang.

Bagaimanapun, katanya, Pekeliling itu tidak menghalang orang awam daripada membuat laporan polis, dan agensi kerajaan juga tidak boleh menghalang orang awam membuat laporan kepada PDRM.
Sumber : http://www.malaysiakini.com/news/178391
- Bernama

Read more »

Menjadi TKI Santri bersama IKMI

Islamedia - Ikatan Keluarga Muslim Indonesia (IKMI) Malaysia kembali menggelar kegiatan keIslaman bersama para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tinggal di Johor. Peringatan Isro’ Mi’roj ini digelar di Masjid Airport Sultan Ismail Senai, Johor pada Ahad, 3 Juli 2011. Acara ini dihadiri lebih dari seratus pekerja Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Johor.

Ceramah disampaikan oleh dua orang panelis, yaitu Ustadz Fahmi AlKautsar, MA dan Ustadz Supeno,Lc. Ustadz Fahmi yang mendapat giliran pertama menyampaikan kiat-kiat sholat yang khusyuk.

“Pendekatan secara intens dengan sering membaca Al Quran juga salah satu cara yang cukup efektif ” ungkap mahasiswa S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia ini.

Di sesi berikutnya, Ustadz Supeno yang merupakan mantan Kepala Sekolah (Mudhir) Pondok Pesantren Khusnul Khotimah menyampaikan kejadian Isro’ Mi’roj secara detail dan juga menyampaikan hadits-hadits tentang sholat. Kaitan antara peristiwa Isro’ Mi’roj dengan kewajiban sholat sangat erat. Beliau menekankan bahwa sholat seharusnya mampu menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Oleh karenanya kita harus selalu hati-hati dalam bergaul dan memilih teman. “Akhwat jangan sampai berdua-duaan ditempai sepi dengan orang yang bukan muhrim. Pokoknya hati-hati, jangan mendekati api yang membara”, pesan Ustadz yang tengah mengambil S2 di Universiti Islam Antarbangsa Malaysia.

Acara yang berlangsung dari pagi hingga dzuhur ini sangat diminati peserta. Salah satunya, Tori Manuji, 27 tahun, TKI asal Ponorogo mengungkapkan bahwa acara cukup baik dan selain itu bisa menambah pertemanan diantara TKI. “Dengan acara ini bisa nambah teman dan menambah ilmu agama” kata TKI yang pernah bekerja di Batam ini.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden IKMI, Dedy Triawan Suprayogi, M.Eng juga mengungkapkan pentingnya kegiatan berkumpul semacam ini. Selain untuk mempererat ukhuwah, para TKI juga bisa menambah ilmu agama ataupu ilmu lainnya. Dengan demikian, menjadi TKI di Malaysia tidak hanya memburu ringgit, tapi juga nyantri bersama di IKMI.

Acara ditutup dengan makan siang bersama dengan menu khas Indonesia dan sholat Dzuhur berjamaah.

Read more »

FPKS : Hapus Pajak Bagi Pengusaha Kecil

Islamedia - Kebijakan pemerintah memasang angka pajak untuk pajak sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dari omzet untuk pelaku usaha dengan nilai penjualan hingga maksimal Rp300 juta serta 2% untuk penjualan antara Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar dinilai memberatkan oleh DPR. “Bisa dibayangkan, pengusaha kecil yang baru memulai usahanya sudah dikenakan pajak.  Tentu akan membuat mereka susah bergerak. Omzet masih kecil ditambahlagi ketidakpastian usaha karena baru berjalan,”. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Refrizal di Jakarta, Selasa (11/10).

Politisi PKS ini menyarankan, agar usaha yang masih beromzet dibawah Rp300 juta per tahun sebagaimana yang direncanakan akan ditetapkan dalam PP Perpajakan oleh pemerintah ditinjau kembali. Sebelum finalisasi perlu analisis mendalam tentang persentase pajak.

“Kalau dalam pajak penghasilan (PPh) ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang juga didasarkan pada jumlah tanggungan misalnya istri dan anak. Artinya, ada nominal yang tidak dikenakan pajak. Nah, untuk usaha kecil ini juga bisa diterapkan. Jadi nominal tertentu misal omzet yang masih di bawah Rp300 juta tidak dikenakan pajak,” lanjutnya.

Menurut Refrizal, apabila dikaitkan dengan sumbangan pajak UMKM, yang masih minim dan belum berimbang bagi pembangunan nasional, yang perlu dilakukan adalah perbaikan infrastrukturnya. Dalam pengamatan Refrizal, pemungutan pajak di sektor UMKM belum optimal. “Masih banyak UMKM yang belum terdata dengan baik padahal mereka telah memiliki omzet yang besar. Penguatan sosialisasi, edukasi, dan pendataan wajib pajak sektor UMKM yang juga harus digenjot agar penerimaan pajak sektor ini terus meningkat.” Pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.[pks.or.id]

Read more »