Herlini Amran : Atase Ketenagakerjaan Tidak Efektif

Islamedia - Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran mengatakan keberadaan Atase Ketenagakerjaan di luar negeri beluim efektif. Padahal masalah ketenagakerjaan di luar negeri sangat kompleks. Kalau atase kita bisa berperan optimal tentu permasalahan yang melanda tenaga kerja Indonesia (TKI) terutama yang perempuan tidak separah ini.

Hal itu disampaikan Herlini Amran terkait dengan adanya intruksi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kepada atase-atase tenaga kerja agar bersikap proaktif dalam meningkatkan aspek perlindungan bagi TKI. Muhaimin juga meminta atase untuk membuka jalur-jalur komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya di negara penempatan.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menyambut baik instruksi Menakertrans ini. "Ini sejalan dengan keberhasilan delegasi Indonesia di PBB dalam menggolkan Resolusi PBB berjudul 'Violence Against Women Migrant Workers' pada Sidang Komite III Majelis Umum PBB ke-66 di Markas Besar PBB, New York. Herlini berharap Menakertrans sebagai leading sector ketenagakerjaan bisa meningkatkan peran atase ini. "Dan keberadaan atase ketenagakerjaan ini tidak mesti ada di setiap negara karena kita perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi", jelas Herlini.

"Justru pemerintah harus selektif dalan memperkuat kelembagaan atase ketenagakerjaan ini. Contohnya di Korea Selatan jumlah tenaga kerja kita banyak bahkan mencapai 31.000 tapi kenapa disana tidak ada atase tenaga kerja. Padahal keberadaannya sangat penting", tegas Herlini

"Yang terpenting fungsi koordinasi itu bisa berjalan antar instansi pemerintah. Dan jangan lupa pemerintah juga harus mengapresiasi keberadaan institusi masyarakat yang memang peduli dengan nasib TKI kita", pungkas Herlini.

Dalam kesempatan lain, Firdaus Badrun, Ses. Ditjen Binapenta Kemenakertrans mengatakan bahwa atase ketenagakerjaan mempunyai tugas pelayanan tenaga kerja yang diantaranya perlindungan TKI, pendataan TKI di negara penempatan, pemantauan keberadaan TKI, melakukan penilaian terhadap mitra usaha atau agen dalam pengurusan dokumen TKI, upaya advokasi TKI, legalisasi perjanjian atau kontrak kerja serta pembinaan TKI yang telah ditempatkan.

“Keberadaan dan peranan atase ketenagakerjaan itu sangat penting karena mereka bertugas untuk membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi TKI seperti gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, kontrak kerja tidak sesuai, pemulangan TKI, penganiayaan dan banyak hal lainnya,” kata Firdaus Badrun.

"Saat ini Kemenakertrans memiliki 10 atase ketenagakerjaan di sembilan negara yaitu Malaysia,Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jeddah), Persatuan Emirat Arab (Abu dhabi), Brunei Darussalam, Kuwait, Korea Selatan, Singapura, Qatar dan satu kepala bidang ketenagakerjaan di KDEI Taiwan", jelas Firdaus[islamedia/efri.s]

source: http://www.islamedia.web.id/2011/12/herlini-amran-atase-ketenagakerjaan.html